Wartapost.com

Pilkada DKI 2017: Ahok Larang Kampanye Pakai Baliho

  • Reporter:
  • Minggu, 28 Agustus 2016 | 08:04
  • / 24 Djulqa'dah 1437
  • Dibaca : 169 kali
Pilkada DKI 2017: Ahok Larang Kampanye Pakai Baliho
Ahok berjalan seusai mengikuti sidang perdana di Gedung MK mengenai gugatannya terhadap kewajiban cuti selama masa kampanye (22/8/2016)

Wartapost.com – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta melarang penggunaan atribut kampanye berupa baliho pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Menurutnya, penggunaan baliho justru merusak keindahan kota.

Saat ditemui awak media setelah meresmikan Lapangan Olahraga Plaza Timur Monumen Nasional yang dibangun kembali oleh Coca Cola Foundation pada Sabtu (27/8/2016), Ahok berseloroh, “Enggak usah pakai (baliho), rugi. Ngapain pakai baliho. Ngotorin kota!.”

Mengenai pelarangan ini, Ahok bahkan telah memberikan perintah kepada Walikota Jakarta Pusat, Manggara Pardede untuk membersihkan seluruh spanduk atau baliho karena merusak kota.

“Siapapu pasang spanduk atau baliho, buka! Karena merusak kota,” tegas Ahok.

Perintah Ahok ini memang cukup beralasan. Ia menganggap bahwa masayarakat Jakarta adalah masayarakat terdidik sehingga tidak akan mudah terpengaruh oleh gambar-gambar besar sosok calon di baliho atau spanduk. Menurut Ahok, masyarakat saat ini tidak perlu melihat baliho untuk menentukan pemimpin yang baik, mereka tinggal melihat bagaimana kinerja dan program pemimpin yang akan dipilih tanpa harus merusak keindahan kota.

Ahok yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju di Pilkada 2017 dan telah diusung tiga partai pun dengan tegas tidak takut larangan tersebut akan mengurangi popularitas dirinya. Ia menganggap dirinya bukanlah actor sehingga perlu diketahui oleh khalayak ramai.

“Dia bisa lihat gubernur nih, kerja atau tidur. Kan bisa lihat semua. Tampang jelek mau nampang, emang lu actor? Hehe,” ujar Ahok.

Tidak hanya mempermasalahkan atribut kampanye, Ahok bahkan menolak untuk libur kerja saat kampanye dengan mengajukan gugatan uji materi atau judicial review atas Undang-Undang Nomor 10 Pasal 70 ayat (3) Tahun 2016 tentang Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada Undang-Undang itu disebutkan bahwa petahana jika ingin mencalonkan diri harus cuti selama empat bulan selama masa kampanye. Dengan gugatan itu, Ahok meminta kepada MK agar diberikan pilihan untuk tidak harus cuti selama empat bulan hanya untuk kampanye.

 

Sedangkan masa kampanye sendiri sudah dijadwalkan oleh KPUD DKI Jakarta pada 26 Oktober hingga 11 Februari 2017.

Baca Lebih Lengkap di Halaman Selanjutnya:

Baca Juga:

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional