Wartapost.com

Menyalahi Undang-Undang, Menteri ESDM Arcandra Harus Dicopot!

  • Reporter:
  • Senin, 15 Agustus 2016 | 06:41
  • / 11 Djulqa'dah 1437
  • Dibaca : 109 kali
Menyalahi Undang-Undang, Menteri ESDM Arcandra Harus Dicopot!
Arcandra Taher - Menteri Energi dan Sumber Daya MIneral

Wartapost.com – Berhentikan Arcandra! Inilah yang seharusnya Presiden Jokowi lakukan terhadap menteri ESDM barunya. Hal ini pantas diakukan Presiden Jokowi karena Arcandra memiliki dua kewarganegaraan. Secara etika dan moral ia tidak layak didaulat menjadi menteri. Sedangkan dari ranah hukum Undang-Undang sudah jelas tertulis bahwa warga asing tidak diperbolehkan menjadi menteri. Tak hanya itu, negara Indonesia juga tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari. Feri mengatakan, “Jika faktanya memang Arcandra memegang dua kewarganegaraan, maka menurut UU Kementrian Negara, ia tidak lagi memenuhi syarat sebagai menteri dan harus diberhentikan oleh Presiden.”

Menurut Feri, Presiden harus tegas dengan memberhentikanya, tidak usah menunggu Arcandra untuk mengundurkan diri. Hal ini sangat menyangkut wibawa Presiden.

“Ingat, dia harus dihentikan, bukan mengundurkan diri, hal ini disebabkan status kewarganegaraanya. Ia tidak memenuhi syarat sebagai menteri dan terjerat pasal 23 terkait pemberhentian menteri,” tegas Feri dalam sebauh wawancara kepada wartawan (15/8/216).

Status Arcandra yang memiliki dua kewarganegaraan sebelumnya memang sudah dikonfirmasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menurutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Taher pernah memiliki paspor Amerika Serikat. Akan tetapi, status Arcandra juga masih diakui sebagai warga negara Indonesia secara hukum.

Yasonna ditanyai wartawan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur mengtakan, “Kalau itu iya iya (Arcandra memiliki paspor AS), tapi secara legal formalnya (status WNI) belum dicabut”

"Like" dan dapatkan berita terbaru dari kami


Menurut Undang-undang jelas Yaonna, bahwa warga negra Indonesia (WNI) yang memiliki paspor negara AS atau negara lain secara otomatis status WNI-nya menjadi gugur. Tetapi secara formal harus diakui melalui keputusan Menkumham (Menteri Hukum dan HAM).

“Secara legal formal, memang belum ada proses pencabutan kewarganegaraan melalui SK Menkumham kepada Pak Arcandra (Menteri ESDM),” terang Yassona.

Baca Lebih Lengkap di Halaman Selanjutnya:

Baca Juga:

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional