Wartapost.com

RESMI: Presiden Jokowi Berhentikan Menteri ESDM Arcandra Tahar

  • Reporter:
  • Senin, 15 Agustus 2016 | 21:50
  • / 11 Djulqa'dah 1437
  • Dibaca : 143 kali
RESMI: Presiden Jokowi Berhentikan Menteri ESDM Arcandra Tahar
Terkait Status Dwikewarganegaraan, Arcandra Taher Dicopot dari Menteri ESDM

Wartapost.com – Akhirnya, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (15/8/2016) malam. Pemberhentian ini merupakan langkah tegas Presiden dalam menyikapi isu dwi kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.

Menteri Sekertaris Negara, Pratikno mengkonfirmasi keputusan Presiden kali ini dalam jumpa pers yang diadakan di istana negara Senin malam: “Menyikapi status kewarganegaraan Menteri ESDM, setelah mendengar dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM.”

Untuk menggantika tugas Menteri ESDM yang ditinggalkan, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menko Kemaritiman utuk mengisis posisi tersebut sampai ada menteri ESDM definitif.

Isu tentang status kewarganegaraan Arcandra beredar sejak Sabtu (13/8/2016) pagi, beberapa pesan berantai melalui WhatsApp diantara para wartawan. Isi dari pesan ini berhubungan dengan mempertanyakan status kewarganegaraan Arcandra. Ia dinilai tidak memiliki integritas karena memegang dua kewarganegaraan yaitu AS dan Indonesia. 

Setelah ditelusuri, ternyata ketika Arcandra dilantik Presiden Jokowi pada Rabu (27/7/2016) ia sudah memiliki paspor Amerika Serikat yang ia peroleh dari proses naturalisasi di tahun 2013 dengan mengucapkan janji setia kepada AS.

 Secara hukum, ketika memiliki paspor AS Arcandra sudah tidak bisa dianggap warga negara Indonesia. Sebab Indonesia tidak menerapkan sistem dwikewarganegaraan.

Arcandra bahkan sebulan sebelum mengajukan diri sebagai warga AS , Februari 2012, Ia telah mengurus paspor RI kepada Konsulat Jendral RI di Houston, AS, dengan masa berlaku lima tahun.

Sejak Maret 2012, Arcandra telah menggunakan empat kali paspor AS untuk mengunjungi Indonesia. Tetapi ketika dilantik menjadi Menteri ESDM, Arcandra justru menggunakan paspor RI yang secara hukum sudah tidak sah untuk digunakan. Oleh sebab itu, ia dianggap telah menyalahi UU No 6/2006 tentang Kewarganegaraan, serta UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 23 telah dikatakan dengan jelas bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak, atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.

Disebutkan juga mengenai hilangnya status kewarganegaraan jika yang bersangkutan melakukan permohonannya sendiri ketika sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di luar negeri.

Selain itu, kewarganegaraan seseorang akan hilang jika ia memiliki paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih diakui dari negara lain; atau bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengajatidak menyatakan keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka lima tahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi WNI kepada perwakilan RI.

 

Baca Lebih Lengkap di Halaman Selanjutnya:

Baca Juga:

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional